BITUNG - Wali kota Bitung Maurits Mantiri buka Rapat Evaluasi Perencanaan dan Pengangaran APBD kota Bitung tahun 2022 oleh BPKP Provinsi Sulawesi Utara bertempat di Ruang SH Sarundayang kantor Walikita Bitung, Kamis (24/03/2022).
Wali kota, Maurits Mantiri pada sambutannya menyampaikan, Kegiatan ini dinilai sangat penting dan strategis, dalam mengevaluasi perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2022 yang berbasis kinerja guna memperhatikan keterkaitan rencana pendanaan dan keluaran atau hasil yang diharapkan, Termasuk erefisien dalam pencapaian sehingga kata Mantiri prinsip-prinsip transparasi, efisien, efektivitas, dan akuntabilitas dapat dicapai.
Mantiri juga mengatakan, untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan kinerja sebagai tujuan utama maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas dan transparan berupa indikator kerja (performance indicator).
" Indikator kinerja, juga diperlukan adanya sasaran yang jelas agar kinerja dapat diukur dan diperbandingkan sehingga dapat dinilai efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah dikeluarkan untuk output atau kinerja yang telah ditetapkan."ujar Maurits
Baca juga:
Kasal Resmikan Monumen KRI Nanggala-402
|
Mantiri pun berharap, agar pelaksanaan kegiatan Evaluasi dan Perencanaan Penganggaran APBD tahun 2022 oleh BPKP ini dapat diikuti dengan baik dan seksama oleh semua perangkat daerah.
" Diharapkan agar semua perangkat daerah dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama, Dalam rangka pemahaman bersama terkait perencanaan penganggaran yang berbasis kinerja, yang dapat nantinya diimplementasikan di lingkungan pemerintah kota Bitung dalam penyusunan anggaran di masing-masing perangkat daerah." Tuturnya.
Hadir falam kegiatan Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Beligan Sembiring, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs.H Sikamang, Kepala Inspektorat kota Bitung Youke Senduk, Asisten Pemerintahan dan Kesra kota Bitung, Julius Ondang, Korwas ABG BPKP Provinsi Sulut glen Davies Siwu, serta sejumlah para Perangkat Daerah. (AH)